KAMPAR, RIAU | KalimatRepublik - Skandal tanah yang mengejutkan mengguncang Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, di mana oknum Kepala Desa, MS, diduga menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada Tahun 2014 dengan atas nama Samiko, yang kini dikelola oleh Budi dan Erwin di atas lahan seluas 20 hektar di Suaka Margasatwa (SM) Rimbang Baling.
Kawasan yang dilindungi oleh undang-undang ini merupakan habitat penting bagi berbagai spesies satwa liar, namun kini terancam oleh tindakan oknum Kepala Desa yang tidak bertanggung jawab. Penerbitan SKT dan SKGR dengan koordinat 0°09'43.96" S, 101°10'13.14" E ini jelas-jelas melanggar hukum, mengingat status SM Rimbang Baling sebagai kawasan konservasi yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana oknum Kepala Desa MS diduga bisa menerbitkan surat-surat tersebut? Apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal ini? Dan apa yang akan dilakukan oleh pihak berwenang untuk menghentikan tindakan ilegal ini?
Salah seorang warga, Rabu (04/02), mengakui bahwa dirinya yang turut serta dalam mengukur lokasi tersebut dan memang benar adanya didalam SM Rimbang Baling Desa Kuntu Darusaalam, Kecamatan Kampar Kiri.
"Saya bisa tunjukkan lokasinya, saya ikut sama yang ukur waktu itu." Ujar warga ini kepada Wartawan.
Samiko melalui Budi selaku pihak atas nama surat yang diduga diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Kuntu Darussalam, saat dihubungi tim Wartawan, mempertanyakan kebenaran informasi, tidak menjawab dan malah memblokir narahubung wartawan. Demikian juga dengan Oknum Kepala Desa Kuntu Darussalam, inisial MS, saat dikonfirmasi juga telah memblokir nomor wartawan. Lanjut tim mengkonfirmasi menggunakan nomor redaksi, hingga berita ini terbit juga belum menanggapi.
Aktivis Jurnalis di Kampar Kiri, M.Hasbi menuntut pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum Kepala Desa Kuntu Darussalam, MS, yang diduga menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di atas lahan Suaka Margasatwa Rimbang Baling.
"Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum. Suaka Margasatwa Rimbang Baling adalah kawasan perlindungan bagi habitat dan populasi satwa liar yang terancam punah atau terancam kepunahan," kata Hasbi, dalam pernyataan, Minggu (08/02/2026).
M.Hasbi, lulusan jurusan program Ilmu Komunikasi di lembaga uji London School Public Relation pada 2021 silam, menegaskan bahwa perubahan status lahan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang ketat dan dengan tujuan yang jelas, seperti untuk kepentingan penelitian ilmiah, pendidikan, atau keselamatan masyarakat.
"Namun, dalam kasus ini, tidak ada indikasi bahwa perubahan status lahan Suaka Margasatwa Rimbang Baling dilakukan dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan hukum. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihukum," tambahnya.
Tim menuntut pihak berwenang untuk segera menginvestigasi kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum Kepala Desa MS dan pihak-pihak lain yang terlibat. "Kami tidak akan diam melihat Suaka Margasatwa Rimbang Baling diancam oleh tindakan tidak bertanggung jawab. Kami akan terus memantau dan menuntut keadilan," pungkas Hasbi.